”Jangan Coba Tolak Siswa Miskin”

SEMARANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan ke depan diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang ditolak kuliah di sebuah perguruan tinggi. Jangan ada perguruan tinggi yang mencoba menolak atau men-DO mahasiswanya hanya karena tidak mampu membayar uang kuliah.


”Kemuliaan kampus bukan diukur dari mewahnya sarana dan prasarana, atau mobil-mobil yang berseliweran dipakai dosen dan mahasiswanya. Tetapi diukur dari banyaknya mahasiswa miskin yang diterima kuliah di kampus itu,” katanya.

Para Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan perwakilan guru yang hadir mendengarkan pengarahan Mendikbud di Gedung LPMP Srondol, sontak bertepuk tangan. Mereka mendukung kebijakan Menteri yang didasari sebuah program integrasi sosial dalam bidang pendidikan.

Nuh mengatakan kebijakan itu awalnya karena munculnya tudingan dimana sekolah atau kuliah hanya untuk kalangan orang kaya saja. Hal itu sangat merisaukan sehingga pemerintah turun tangan menyediakan bea siswa khusus bagi orang miskin sebesar Rp 3,9 triliun setiap tahun.

”Itu jumlah tidak sedikit karena dengan dana itu, ribuan anak-anak orang miskin yang pandai, bisa terbantu kuliah di perguruan tinggi ternama di negeri ini,” katanya.

Dikatakannya, saat Kemdiknas melakukan survei ke berbagai perguruan tinggi, ternyata hanya 67 % saja dari mahasiswanya yang berasal dari kelompok orang kaya. Sisanya dari kaum miskin. Hal ini sangat memprihatinkan karena mereka terpaksa banting tulang mencukupi kebutuhannya kuliah.

”Karena itulah kemudian Kemdikbud memutuskan PTN minimal harus menerima 20 % mahasiswa dari kelompok miskin dan mereka dibebaskan dari semua biaya kuliah. Pemerintah menyediakan bea siswa untuk membiayai mereka,” tandasnya.

Integrasi Kewilayahan

Selain integrasi sosial yang diharapkan bisa membantu kalangan kurang mampu menikmati bangku kuliah, Kemdikbud juga membuat program integrasi kewilayahan. Hal itu mengacu pada disparitas yang sangat tinggi di wilayah Indonesia.

”Jangankan antarpulau, antara Semarang dengan Cilacap saja bedanya sudah sangat jauh. Apakah seperti ini akan dibuat sama ? Karena itulah untuk menampung siapapun anak bangsa dan berasal dari manapun, maka PTN harus mengalokasikan 60 % bangkunya melalui SNMPTN,” ungkapnya.

Dengan porsi 60 % itu, maka diharapkan siswa dari pelosok juga memiliki peluang sama besarnya dengan anak-anak kota, masuk ke perguruan tinggi. Penentuannya ada di pusat sehingga bukan dipilih sendiri oleh perguruan tinggi tersebut.

Semangat sahabatku
sumber :suara merdeka